Sumbarmadani.com-Hadiri rapat kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I (Komwil I) Sumatera, wali kota Padang Hendri Septa perjuangkan nasib honorer yang digelar di Ballroom Santika Hotel, Medan, Kamis (30/6/2022) lalu.
Raker Komwil yang dihadiri oleh wali kota di wilayah Sumatera tersebut melahirkan beberapa rekomendasi dan usulan yang nantinya akan dibahas bersama dewan pengurus APEKSI dan pemerintah pusat, salah satunya tentang penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang.
“Pemerintah kota Padang siap bersinergi dengan pemerintah kota di wilayah Sumatera dan pemerintah kota seluruh Indonesia untuk bersama-sama bergerak maju memperjuangkan para tenaga honorer, untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik lagi,” ungkap Wako Hendri Septa.
Menyikapi tentang wacana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang, wali kota Padang Hendri Septa mengatakan bahwa, pemerintah kota Padang siap berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer, yang menurutnya nanti akan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
Hal ini sejalan dengan harapan ketua dewan pengurus APEKSI Bima Arya, agar seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I ini dapat bersinergi dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu yang berkembang saat ini. Salah satunya terkait penghapusan tenaga honorer.
“Kita dari APEKSI tentu mendukung kebijakan yang ada. Namun, harus ada aturan dan regulasi yang jelas untuk tenaga honorer yang jumlahnya sangat banyak ini. Oleh karena itu saya mengajak wali kota se-Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan nasib tenaga honorer,” ujar Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu.
Pada kegiatan tersebut, ketua Komwil I APEKSI Bobby Nasution mengajak pengurus Komwil I APEKSI untuk bersama-sama menghadap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan pandangan dan masukan terkait penghapusan tenaga honorer tersebut.
“Dengan semangat kolaborasi antar pemerintah kota seluruh Indonesia kita berharap permasalahan dan isu-isu penghapusan tenaga honorer ini mendapatkan jalan keluarnya,” tambah Bima lagi. (*)
