Sumbarmadani.com- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (16/11/2023).
Sebelum menyampaikan materi tentang kepemiluan, Mahfud MD menegaskan bahwa kehadirannya sebagai Menko Polhukam bukan dalam kapasitas Calon Wakil Presiden (Cawapres). Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan melakukan kampanye untuk Pilpres 2024, mengingat kuliah umum ini tidak terkait dengan politik praktis.
“Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024,” tegas Mahfud MD.
Materi kuliah umum fokus pada kepemiluan, dan Mahfud menekankan pentingnya menyampaikan informasi ini kepada publik, terutama kalangan mahasiswa, guna memastikan bahwa Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.
Menurut Mahfud, penegakkan hukum yang tegas diperlukan untuk menciptakan Pemilu yang demokratis pada tahun 2024. Dia merujuk pada Pemilu 1955 sebagai contoh Pemilu yang sangat demokratis di Indonesia. “Pemilu Demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga memberikan contoh tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa dalam pembentukan Indonesia. Diantaranya adalah Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.
Mahfud mendorong pemilih untuk mempertimbangkan ikatan primordialisme, seperti kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama, dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. “Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diinginkan bersama,” ungkap Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.
