Sumbarmadani.com- Debat perdana calon presiden (capres) 2024, yang berlangsung pada Selasa malam (12/12), menunjukkan adanya beragam gagasan dari ketiga kandidat, namun sejumlah pakar menyoroti beberapa isu krusial yang dianggap belum tersentuh, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti bahwa dalam debat tersebut, isu-isu penting seperti brutalitas aparat, kriminalisasi berlebihan dalam kasus narkotika, kelebihan kapasitas lapas, dan perspektif gender di peradilan pidana tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari para capres.
Menurut Luhur Budianda, Ketua ICJR, “Debat ini seharusnya menjadi wadah untuk membahas semua isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk isu-isu kontroversial yang memerlukan solusi konkret.”
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah brutalitas aparat, di mana banyak kalangan menilai bahwa hal ini belum mendapat tanggapan tegas dari para capres. Dalam konteks ini, Luhur Budianda mencatat, “Penting bagi para capres untuk memberikan pandangan yang jelas mengenai tindakan aparat yang melanggar HAM dan memberikan langkah-langkah konkrit untuk mencegahnya di masa mendatang.”
Dalam segmen debat mengenai pelanggaran HAM berat, terdapat pertanyaan kepada Prabowo Subianto tentang pembentukan pengadilan HAM ad-hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meskipun Prabowo menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan wakil presiden, Mahfud MD, namun Ganjar Pranowo menilai jawaban tersebut “tidak tegas” dan menekankan pentingnya penyelesaian masalah tersebut.
Sementara itu, isu terkait Mahkamah Konstitusi (MK) dan dugaan intervensi dalam keputusan MK juga menjadi sorotan. Prabowo, yang menjadi sasaran kritik dari Anies dan Ganjar, membela keputusan MK dan menyatakan bahwa aturan sudah jelas. Namun, Anies menanyakan perasaan Prabowo mengenai dugaan pelanggaran etika, yang dijawab Prabowo dengan memastikan bahwa keputusan MK tersebut sudah final.
Dalam sesi debat mengenai demokrasi dan kebebasan berpendapat, Anies menyinggung tentang penurunan indeks demokrasi dan kebebasan berbicara yang dinilai menurun. Prabowo menanggapi dengan mengingatkan Anies tentang masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ganjar Pranowo, dalam menghadapi pertanyaan tentang pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan, menyatakan akan menggandeng kelompok rentan dalam pembentukan kebijakan dan menekankan pentingnya kontrol publik terhadap aparatur. Meskipun para capres membahas pembentukan aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik, beberapa pakar menilai bahwa gagasan ini belum terlalu komprehensif dan masih perlu perbaikan.
Sementara dalam sesi mengenai pemberantasan korupsi, para capres menyampaikan berbagai rencana, namun Dadang Trisasongko dari Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa tidak ada yang terlalu progresif dan belum ada yang mencerminkan pemikiran bahwa korupsi merupakan masalah mendasar.
Dalam menghadapi isu Papua, Prabowo menyatakan bahwa persoalan di Papua kompleks dan terdapat gerakan separatisme. Anies menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan akar masalah di Papua, sementara para pakar menyatakan bahwa ketiga capres belum memberikan jawaban yang memadai terhadap akar masalah di Papua.
Secara keseluruhan, debat perdana capres 2024 memberikan gambaran mengenai berbagai gagasan dan visi dari ketiga calon, namun tetap menimbulkan keprihatinan dari sejumlah pihak terkait isu-isu kritis yang dianggap belum mendapat sorotan yang memadai. Para pemilih diharapkan dapat mengkritisi dan mengevaluasi lebih lanjut pandangan serta rencana para capres terkait isu-isu tersebut dalam pemilihan presiden mendatang. (*)