Sumbarmadani.com-Pusat Kajian Nagari Manadani (Pakan Madani) menggelar diskusi publik dengan tema “Tantangan penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa pada Pilkada Tahun 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada Sabtu, (11/7/2020) mendatang.
Direktur Eksekutif Pakan Madani Eka Novriadi mengatakan, masyarakat umum juga harus mengetahui peraturan dalam Pilkada 2020.
“Memang tema ini sengaja diangkat agar masyarakat mengetahui peraturan dan ketentuan hukum dalam Pilkada. Apalagi saat ini, pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi Covid-19”, ujar Eka Novriadi Kamis,(9/7/2020).
Menurutnya, masyarakat bisa berperan dan menempatkan diri dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban politik dari oknum tertentu, melainkan menjadi penyeimbang dalam pertumbuhan demokrasi.
Misalnya, berkenaan dengan aturan politik uang, dalam aturan Pilkada baik pemberi maupun penerima sama-sama mendapatkan sanksi, dan sanksinya adalah pidana. Jika masyarakat mengetahui aturan ini, masyarakat dapat mencegahnya atau melaporkan jika kemudian ditemukan praktek politik uang dalam tahapan Pilkada.
“Ini pentingnya bagi masyarakat mengikuti kegiatan diskusi dan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam tahapan Pilkada, dan diskusi yang diadakan Pakan Madani bertujuan untuk itu. Agar menjadi salah satu forum masyarakat di nagari-nagari dalam pelaksanaan pendidikan hukum dan pendidikan politik”, sebutnya.
Lebih lanjut Eka mengatakan, sejak dimulainya tahapan Pilkada berpotensi terjadi pelanggaran. Dari tahapan paling pertama, katakanlah misalnya pembentukan penyelenggara ad-hoc yang diangkat tidak dengan mekanisme yang sudah diatur, atau penyelenggara ad-hoc yang diangkat tidak memenuhi syarat seperti terdaftar sebagai anggota partai politik. Ini merupakan sebuah pelanggaran.
Saat ini sudah masuk dalam tahapan verifikasi faktual, pelanggaran-pelanggaran lain sangat mungkin terjadi, seperti pencaplokan KTP syarat dukungan Bakal Pasangan Calon. Begitu juga dengan tahapan lain kedepannya, potensi terjadinya pelanggaran tersebut sangat terbuka.
“Topik mengenai tantangan penegakan hukum dalam Pilkada menjadi sangat urgen. Sebab, berbicara soal penegakan hukum, kita berbicara soal banyak aspek, diantaranya adalah tentang aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakatnya”. sebutnya. (Fadil)
