Sumbarmadani.com – Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dan dilanjutkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menghadirkan respon positif dan negatif dari banyak pihak. Sampai dengan saat ini, hamir keseluruhan partai yang ada di parlemen sudah menentukan posisi dan keberpihakan masing-masing dalam menanggapi wacana ini.
Sebagai penentu dari suatu kebijakan, partai politik (parpol) yang menyatakan menyepakati wacana ini diantaranya Golkar (85 kursi), PKB (58 kursi), dan PAN (44 kursi). Sementara itu, Parpol yang menolak wacana ini adalah PDIP (128 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), dan PKS (50 kursi). Secara hitungan angka-angka, komparasi jumlah kursi partai yang sepakat dan menolak adalah 187 pro berbanding 369 kursi yang kontra.
Sementara itu, untuk memperkuat rencana dan keinginan menunda Pemilu 2024, Muhaimin Iskandar mengkonfirmasi kepada awak media bahwa warganet di Indonesia mayoritas sepakat dengan gagasan yang diusulkannya tersebut. “Ya, banyak pengguna media sosial di Indonesia yang sepakat pemilu ditunda satu hingga dua tahun”, jelas Muhaimin.
Ketua Umum PKB tersebut juga menyampaikan, “Dari total 100 juta subjek akun media sosial, dan dilakukan survei terhadap 1.200 – 1.500 responden, 60% dari mereka menyepakati wacana ini. Dan Big Data ini akan menjadi salah satu referensi utama dalam pengambilan kebijakan di era saat ini”.
Selain Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga menyebut bahwa usulan penundaan Pemilu justru datang dari masyarakat yang ditemuinya saat berkunjung ke Riau. “Kelompok tani yang bertemu dengan saya waktu itu menyampaikan usulan penundaan pemilu”, terang beliau.
Di kubu PAN, Zulkifli Hasan memandang kondisi dan situasi Indonesia saat ini yang masih belum stabil dalam sisi ekonomi, kesehatan, dan pandemi akan mengakibatkan pelaksanaan Pemilu tidak maksimal nantinya. “Kita (PAN) setuju untuk mempertimbangkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda beberapa tahun”, tegas Beliau.
Berbeda dengan pandangan PKB, Golkar, dan PAN, beberapa partai yang menolak menganggap wacana penundaan pemilu ini tidak layak untuk dibicarakan saat ini. Hasto Kristiyanto, Sekjend PDI-P menganggap usulan ini sangat tidak etis dikarenakan hari ini yang paling penting adalah membicarakan kenaikan harga kebutuhan pokok hingga kelangkaan minyak goreng. “Mari dahulukan urusan rakyat”, ungkap Sekjend PDI-P ini dengan tegas.
Di luar pembicaraan Partai Politik, organisasi-organisasi juga banyak yang membicarakan hal ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak keras wacana ini. “Kami aliansi BEM Seluruh Indonesia menolak keras wacana ini atau bahkan penambahan periode. Indonesia saat ini butuh pemimpin baru hasil pesta demokrasi yang langsung di pilih oleh masyarakat”, tegas Kaharuddin yang merupakan Koordinator BEM SI.
Menurut Kaharuddin, anggota Partai Politik sebagai perwakilan rakyat di parlemen mestinya harus mengedepankan kepentingan rakyat. “Banyak masalah hari ini yang belum terselesaikan, malah dihadiri wacana baru untuk kepentingan beberapa golongan”, lanjut Kaharuddin.
Wacana ini memang diusulkan oleh Muhaimin dan didukung oleh berbagai pihak. Namun, jauh sebelum itu, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan wacana penundaan pemilu ini mengingat banyaknya masukan saran dari para pengusaha kepada dirinya agar pemulihan ekonomi pasca pandemi. (ASK)
