Sumbarmadani.com – Angka kasus kekerdilan pada anak (stunting) di Sumatera Barat masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, menyampaikan jumlah stunting mencapai 27, 67 persen. Meski masih dibawah nasional, namun Sumbar menduduki peringkat tiga di Sumatera, melebihi daerah tetangga Bengkulu dan Jambi.
Ada terdapat 9 daerah stunting tertinggi di Sumbar, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten 50 kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Melihat kasus ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi memberitahukan kepada Dinas terkait mengoptimalkan Pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada disekitar lingkungan masyatakat.
“1 dari 3 orang anak, adalah penderita stunting. Kalau ada 7 anak, 2 diantaranya gejala stunting. Ini mengkhawatirkan dan perlu sinergitas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan kasus tersebut. Salah satu caranya ialah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada demi untuk memenuhan gizi pada masyarakat. Kita punya banyak buah-buahan, produksi susu sapi, telur, dan lain sebagainya. Buat programnya, tentukan target yang jelas,” ujar Mahyeldi, dalam rapat program pencegahan stunting, di Auditorium Gubernur, Selasa (29/6/2021).
Menurut Mahyeldi, ada tiga kelompok yang harus menjadi sasaran program pencegahan stunting di Sumbar, yakni kelompok remaja, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun atau usia 1.000 hari.
Dinas terkait diminta menyiapkan program untuk tiga kelompok ini, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Perlindungan Anak. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terkait pemanfaatan dana desa, dinas kependudukan dan catatan sipil untuk kevalidan data serta Dinas Kominfotik untuk publikasi.
“Siapa yang akan mengintervensi tiga kelompok ini, harus jelas program dan kegiatannya. Kalau remaja, edukasi supaya mereka memahami tentang kesehatan fisik dan reproduksi sebagai bekal untuk berkeluarga. Lalu ibu hamil, pastikan dapat pasokan gizi yang cukup sehingga sehat walafiat. Tidak boleh ibu hamil itu tidak sehat. Kalau ekonominya susah, arahkan ikut program KB,” tutur Mahyeldi.
“Stunting ini juga ada dalam ajaran Islam. Kaedahnya menyusui bayi selama 2 tahun itu sangat bagus. Perintah agama juga ada, agar kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kuncinya, data harus lengkap dan valid. Puskesmas juga punya peranan penting dalam hal ini. Jadi, program-program tersebut sinergikan dengan kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Kepala Bappeda Sumbar Hansastri mengatakan, ujung tombak dalam program pencegahan stunting ini ada di kabupaten kota, dengan arahan dan koordinasi dengan provinsi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Syafrizal menyebut, pihaknya selalu mendorong untuk penggunaan dana desa untuk stunting. Termasuk pembinaan 928 Kader Pembangunan Manusia (KPM) melayani kesehatan ibu dan anak.
Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Irwan mengatakan, pihaknya selama ini telah memiliki aplikasi kependudukan Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian (Sipakem) namun, belum banyak kabupaten dan kota yang memanfaatkan aplikasi tersebut. (SH)
