Sumbarmadani.com – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai macam cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan kedalam berbagai aspek, yaitu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari dan menjadi budaya dalam kehidupan sosial, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.
Transparansi pemerintah dalam penanganan pemberantasan korupsi harus melibatkan pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Optimisme pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi tingginya perilaku korupsi dengan mempersiapkan dan strategi ideal. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini tidak pernah surut. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah telah mempersiapkan berbagai macam konsep dan strategi baru untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Adapun janji-janji manis jika terpilih menjadi presiden Republik Indonesia dari ketiga capres dalam mununtas tindakan yang sangat merugikan ini sampai ke akar akarnya. Yang pertama, dari capres nomor urut satu,yaitu Anies Baswedan. Beliau berjanji bakal memiskinkan koruptor jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Janji itu disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia, saat orasi di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan, Kota Cirebon, Sabtu, 9 Desember 2023.
“Sudah saatnya mereka yang bermasalah dikembalikan ke KPK. Koruptor harus dimiskinkan,” ujar Anies melalui keterangan tertulis, Anies berujar praktik korupsi di negeri ini membuat dampak merugikan yang sangat kompleks terhadap lini kehidupan masyarakat. Ia menyebut koruptor membuat sengsara karena memakan uang rakyat. Karenanya, ia mengatakan bertekad melakukan pembasmian terhadap koruptor.
Saat Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Selasa 29 Agustus 2023, pihaknya menyinggung salah satu cara terwujudnya good governance adalah dengan praktik korupsi harus dimusnahkan dan pemberantasan korupsi harus tuntas. “Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Pemberantasan korupsi dituntaskan,” kata Anies saat memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Selasa 29 Agustus 2023.
Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa hukuman paling mencerahkan dalam praktek korupsi yaitu dimiskinkan, diambil hartanya, dan disita hartanya. Hal tersebut dikarenakan menjadi hal yang paling ditakuti oleh semua koruptor. “Harus dimiskinkan, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua,” tambahnya.
Selanjutnya Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, Dalam debat perdana calon presiden (capres) 2024 yang digelar Selasa (12/12) malam, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus program prioritas jika dirinya terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. “Kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki, kita akan tegakkan apa yang barus ditegakkan, kita akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, program kita baik, tujuan kita baik, mari kita buat kebaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa untuk bisa meraih hal-hal tersebut, negeri ini membutuhkan persatuan dari seluruh masyarakat lantaran Indonesia sejatinya adalah negara dengan keberagaman. Prabowo juga menambahkan, pemimpin Indonesia juga harus menjadi sosok yang dewasa serta senantiasa membawa kesejukan bagi semua.
“Butuh persatuan dan kesatuan, kita tidak perlu saling mencela, saling menghina, kita butuh kesejukan dan ketenangan, kita merupakan negara dengan ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar, untuk itu pemimpin juga harus sejuk dan dewasa,” jelas Prabowo. Pada kesempatan tersebut, ia pun menekankan Prabowo-Gibran akan terus berkomitmen untuk terus menempatkan hukum, HAM, dan perbaikan pelayanan pemerintah, hingga pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas.
Dan selanjutnya, Capres nomor urut tiga, yakni Ganjar Pranowo, beliau mengklaim dirinya dan calon wakil presiden Mahfud Md, akan mengambil sikap tegas soal pemberantasan korupsi jika terpilih dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pihaknya mengatakan memperoleh data bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 42 triliun.
Menurut Ganjar, duit sebesar itu bisa untuk membangun 8 ribu lebih puskesmas senilai Rp 5 miliar. “Padahal dengan uang Rp 42 triliun kalau untuk bangun puskesmas senilai Rp 5 miliar bisa jadi 8.400 puskesmas,” kata Ganjar saat memberikan kuliah kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku berkomitmen memperkuat KPK sehingga kembali menjadi lembaga yang independen. Meski, Ganjar tidak menyebut bagaimana cara ia akan memperkuat KPK. “Kalau kemudian orang sudah marah pada situasi koruptif, maka kita harus melakukan tindakan yang ekstra seperti menguatkan KPK dan bikin KPK makin independen,” ungkapnya. Jika terpilih, Ganjar juga bakal menjadikan Lapas Nusakambangan sebagai penjara khusus napi koruptor sehingga akan memberikan efek jera.
Dan juga, saat hadir dalam acara Bicara Gagasan di UGM Yogyakarta Ganjar menaruh penegakan hukum menjadi salah satu dari enam pilar transformasi Indonesia yang dipaparkannya dalam acara itu. Menurut Ganjar, sejumlah tantangan korupsi yang ada di Indonesia saat ini antara lain kebiasaan korupsi, kebijakan korupsi, sistem atau aturan yang korupsi dan juga praktik korupsi.
Solusi yang Ganjar paparkan pada kesempatan ini adalah pencegahan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi untuk membangun integritas dan penguatan institusi anti-korupsi. “Penguatan aparat hukum seperti kejaksaan, KPK, dan kepolisian is a must.” Kata Ganjar. “Termasuk reform pada tiap kelembagaannya.” Ganjar mengaku memiliki pengalaman sedikit dalam pemberantasan korupsi, meskipun baru dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. “Kami bertanya pada masyarakat problem yang sama, problemnya birokrasi yang bertele-tele dan korupsi, lalu saya buat slogan tidak korupsi, tidak nipu, jadi harus (dimulai) dari paling atas, siapapun pemimpinnya, ya saya,” kata Ganjar.
Dari pernyataan dari ketiga capres kita lihat terlebih dahulu fakta yang ada saat ini pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh panggang dari api. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2022 lalu menurun tajam menjadi peringkat 110 dari 180 negara. Sebab hanya mengantongi 34 poin dari skala 1 hingga 100. Poin di bawah 50 ini menunjukkan sebuah negara memiliki masalah yang serius dalam hal korupsi. Hal tersebut diakui oleh KPK yang menyebut indeks persepsi korupsi di Indonesia stagnan selama satu dekade terakhir. Melihat data diatas tentu kita berharap penuh agar apa yang mereka janjikan dapat di amanahkan kepada mereka yang berkuasa nantinya.
==================================================================
Penulis merupakan Mahasiswa Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Baiturrahmah.
