Sumbarmadani-jakarta-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti para peserta Pemilu untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat dalam proses pencalonan legislatif. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (27/5/2023).
Dalam upaya pencegahan, Bawaslu bekerja sama dengan KPU saat verifikasi faktual terhadap calon peserta Pemilu. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan BNN dan kepolisian untuk memastikan bahwa SKCK yang diterbitkan memberikan informasi riwayat calon terkait penyalahgunaan narkoba.
Meskipun demikian, Bagja mengekspresikan kekecewaannya terhadap syarat lampiran SKCK bagi bacaleg yang dilampirkan saat proses pendaftaran di masa akhir. Menurutnya, hal ini terkadang menyebabkan KPU tidak segera melakukan verifikasi.
Bagja juga menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melekat dalam setiap tahapan pencalonan. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah keabsahan dan kebenaran dokumen surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Namun, Bagja menegaskan bahwa para bacaleg yang terbukti menggunakan narkoba tidak dapat langsung dicoret dari status bacaleg. Mereka harus menjalani persidangan terlebih dahulu dan menjadi terpidana atau memiliki vonis dengan kekuatan hukum tetap sebelum dapat dicoret sebagai peserta Pemilu atau Pilkada. Sebagai contoh, dia menyebut kasus calon bupati Yalimo di Papua pada Pilkada 2020 yang menghadapi hal serupa.
