Sumbarmadani.com-Suksesnya penyaluran bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Barat (Sumbar) harus tercermin dalam kualitas hasil dari penyaluran bantuan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM pendamping PKH harus terus ditingkatkan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Arry Yuswandi, S.KM, M.KM, dalam arahannya saat membuka agenda Capacity Building Rekonsiliasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Provinsi Sumbar Tahun 2022, Senin (18/07/2022) di HW Hotel, Kota Padang, yang akan digelar hingga Rabu 20 Juli 2022.
“Program PKH menjanjikan masyarakat sehat dan cerdas untuk Indonesia Jaya. Pertanyaannya, bantuan sudah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sudah tercapai di Sumbar,” kata Arry, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Linjamsos Andri Yunidal, SE, MM; Kabid Dayasos Zulfiar, S.Pd, M.Pd; dan Koordinator JSK (PKH) Nanan Suryana, S.Sos.
Oleh karena itu, sambung Arry, perihal kualitas atau capaian sasaran dalam penyaluran bantuan PKH di Sumbar harus terus dievaluasi. Terlebih, PKH juga ditujukan untuk mendukung suksesnya program penanggulangan stunting (kekerdilan) di Indonesia, yang merupakan salah satu program yang wajib didukung oleh seluruh pihak.
“Oleh karena itu, kapasitas SDM pendamping PKH di Sumbar harus kita tingkatkan. Indonesia Jaya itu kita harapkan dimulai dari Sumatera Barat,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Sumbar, Andri Yunidal, SE, MM, dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti oleh 30 SDM Pendamping PKH di Sumbar, sebagai sasaran peningkatan kualitas dalam pelaksanaan program PKH di Sumbar.
“Selain peningkatan kapasitas SDM PKH di Sumbar, tentu saja tujuan dari pelaksanaan program PKH itu sendiri, yaitu sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi, juga kita harapkan tercapai secara maksimal,” kata Andri.
Selain itu, kata Andri, kegiatan rekonsiliasi ini juga bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam penyaluran dan pemerataan penyaluran bantuan PKH di Sumbar selama ini. “Kita juga berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan kompilasi data antara Dinsos Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Himbara terkait penyaluran bantuan PKH ini,” ucapnya menutup. (*)
