Sumbarmadani.com- Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ulama pada 15-17 Oktober 2024. Acara ini menjadi momen strategis bagi pengembangan organisasi serta pendidikan Islam, dengan berbagai diskusi penting yang melibatkan para ulama dan pemangku kebijakan.
Ketua Majelis Pembina Pengurus Pusat (PP) PERTI, Osman Sapta Odang (OSO), dalam sambutannya menyampaikan harapan agar PERTI semakin dikenal dan berkembang di seluruh Indonesia. Saat ini, PERTI telah memiliki kepengurusan di 27 provinsi, dan OSO menginginkan agar ke depan organisasi ini dapat hadir di seluruh provinsi tanpa terkecuali.
“Pengurus PERTI sekarang sudah ada di 27 provinsi. Semoga ke depan bisa ada di seluruh provinsi, jangan sampai berkurang,” ujar OSO, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 15 Oktober 2024.
OSO juga memberikan pesan kepada Ketua Umum PP PERTI, M Syarfi Hutauruk, beserta seluruh jajaran kepengurusan untuk terus mengembangkan organisasi ini dengan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, PERTI yang didirikan pada 1928 harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.
“Saya berkomunikasi terus dengan beliau (M Syarfi Hutauruk) mengenai bagaimana mengembangkan organisasi yang begitu besar ini. Beliau sudah memiliki rencana-rencana yang matang untuk pengembangan ke depan,” lanjut OSO.
Selain itu, OSO menyoroti pentingnya peran media massa dan media sosial dalam mendukung sosialisasi program-program PERTI. Ia menekankan bahwa media memiliki peran krusial dalam mengenalkan PERTI kepada masyarakat luas, sehingga organisasi ini bisa lebih dikenal dan diapresiasi.
“Supaya rakyat mengerti bahwa ada organisasi besar yang cantik seperti ini, yang mencintai umatnya,” tambahnya.
OSO juga menegaskan pentingnya membawa pesan damai dalam setiap langkah organisasi PERTI, serta menghormati keberagaman agama di Indonesia. Rakernas kali ini mengangkat isu-isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah kebijakan haji dan umrah. Diskusi terkait kebijakan haji melibatkan pembicara dari Dirjen Haji dan Umrah serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Selain itu, Rakernas juga membahas korelasi antara kurikulum “Merdeka Belajar” yang dicanangkan pemerintah dengan pendidikan agama, serta inovasi yang dibutuhkan pesantren dalam menghadapi era digital. Topik ini menarik perhatian para peserta, mengingat pentingnya menyesuaikan pendidikan agama dengan perkembangan zaman.
Pertemuan ini juga diisi dengan sidang-sidang komisi yang membahas isu-isu keorganisasian, pendidikan, dakwah, tasawuf, dan ekonomi umat. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret bagi pengembangan PERTI dan kontribusinya terhadap kemajuan umat Islam di Indonesia.
