Sumbarmadani.com- Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan.
Hal yang terjadi saat malah membawa bangsa Indonesia bergumul dalam ketegangan dan antisipasi menunggu hasil pemilu 20204 yang baru saja berlangsung. Namun apakah proses ini benar-benar mencerminkan demokrasi sejati atau hanya sebuah sandiwara manipulasi belaka ?
Kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan keraguan terhadap kejujuran dan integritas proses politik, serta menggugah pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi masih berfungsi dengan baik
Beberapa bulan terakhir pemilu 2024 menjadi perhatian khusus dan menjadi perbincangan hangat dari para ahli baik diluar maupun dalam negeri. Pemilihan Umum diakui sebagai tonggak demokrasi modern yang memberi suara kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya.
Namun, apa yang terjadi belakangan ini jauh dari citra ideal tersebut. Polemik seputar kualitas, dukungan masyarakat, dan kecurangan menjadi santapan sehari-hari, mencoreng esensi demokrasi. Misalnya kerancuan dalam SIREKAP, sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum, menjadi kambing hitam yang menimbulkan kekacauan dan ketidakpercayaan. Meskipun diakuinya kesalahan input data oleh KPU, bisakah kita masih percaya pada integritas proses ini?
Untuk sekedar kita ketahui SIREKAP bukan rekapitulasi hasil resmi pemilu. SIREKAP merupakan alat bantu untuk mempublikasikan hasil kepada masyarakat. Adapun hasil resmi, tetap mengacu pada penghitungan manual yang digelar di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional. Sayangnya, data yang dipublikasikan banyak mengalami kesalahan input sehingga memicu spekulasi liar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini diakui langsung oleh ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Ketika konfrensi pers dikantor KPU pada tanggal 15 Februari 2024. Hasyim mengatakan sama sekali tidak ada upaya manipulasi data hasil Pemilu 2024 dalam sistem Sirekap. Dia mengatakan perbedaan data yang ramai diperbincangkan di media sosial disebabkan oleh sistem yang salah membaca data dalam foto yang diunggah oleh pihak TPS. Dia mengatakan KPU akan segera mengoreksi data-data yang salah tersebut.
Sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum atau SIREKAP bukanlah hal yang baru, kalau kita ingat tahun 2019 sirekap sudah digunakan dengan nama SITUNG. Lalu, apakah kita lupa akan pelajaran berdarah dari pemilu 2019? Aksi besar-besaran yang mengguncang beberapa kota, ditandai dengan penurunan foto presiden oleh massa, adalah bukti betapa rentannya sistem kita terhadap manipulasi dan kecurangan.
Didalam sebuah sistem informasi ada Beberapa karakteristik yang digunakan untuk menilai kualitas informasi antara lain adalah accuracy, timeliness, relevance, informativeness, dan competitiveness (Weber, 1999).
Lemahnya akurasi Sirekap, yang terindikasi dari sejumlah kegagalan teknis teknologi optical character recognition yang digunakan, dan berujung pada tidak akuratnya data perolehan suara yang diinput oleh KPPS. Berbicara ketepatan waktu (timeliness) SIREKAP dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses penghitungan suara di tingkat TPS hingga pusat pemrosesan data. Namun, penggunaan teknologi ini juga tidak luput dari kontroversi, terutama terkait dengan ketepatan dan akurasi perhitungan suara. Relevansi penggunaan SIREKAP, Meski KPU sudah menjelaskan Sirekap hanya alat bantu, tidak sedikit yang tetap memercayai perbedaan data sebagai salah satu bentuk dugaan kecurangan. Maka dari itu hasil dari SIREKAP sudah tidak relevan lagi untuk menjadi pedoman.
SIREKAP saat ini cendrung memberikan informasi yang salah salah akibat dari sistem yang tidak akurat. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Selain itu SIREKAP saat ini justru mempertajam gejolak kepentingan golongan seperti kompetisi para caleg yang terlalu berlebihan.
Yang menjadi sorotan pemilu kali ini Kualitas sistem SIREKAP. Kita tahu Kualitas sistem adalah pengukuran proses sistem informasi yang berfokus pada hasil interaksi antara pengguna dan sistem. Untuk memberikan informasi yang berkualitas dari SIREKAP diperlukan sebuah keamanan sistem. Menurut G. J. Simons mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan pada sistem yang berbasis informasi berbentuk non-fisik.
Singkatnya, keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi. Ada pun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. namun yang terjadi website hosting sirekap web.kpu.go.id masih terhubung dengan data center cloud asal China, Alibaba Cloud.
Hal ini berpotensi server KPU yang bisa diakses oleh pengguna gawai dan Internet di Indonesia yang berjumlah 200 juta orang lebih dalam waktu bersamaan serta warga global. Selain itu memungkinkan adanya manipulasi data yang menguntungkan golongan tertentu.
SIREKAP juga tidak dilengkapi fitur pemeriksaan galat (error checking). Sehingga terjadi kekeliruan konversi dalam sirekap karena tahapan memasukkan data. SIREKAP menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di China, Prancis dan Singapura. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait keamanan data masyarakat Indonesia. Kualitas layanan didasarkan pada perbandingan antara apa yang seharusnya ditawarkan (offered) dan apa yang disediakan (provided).
Namun tawaran yang disediakan tidak sempurna sehingga Data yang diunggah ke Sirekap dinilai tidak akurat dan memiliki kualitas layanan yang buruk. Informasi yang disajikan membuat publik tidak puas sehingga membuat simpang siur informasi ditengah-tengah masayarakat. Kepuasan pengguna merupakan keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan SIREKAP dan dampak potensial dari SIREKAP.
Saat kondisi data masyarakat terancam, dan keamanan pasca-pemilu terguncang, tindakan terbaik adalah menghentikan informasi yang bermasalah sementara KPU memperbaiki sistemnya. Hanya dengan memastikan transparansi dan integritas proses penghitungan manual yang terjamin, kita dapat mencapai demokrasi sesungguhnya. Jadi, mari kita tidak lagi jadi penonton bisu dalam drama demokrasi yang dipentaskan, tetapi menjadi penjaga dan pengawal yang cerdas untuk mewujudkan kehendak rakyat yang sejati. (*)
